Tabalong (22/7) – Dengan menjalin tali silaturrahim atau silaturahmi antar sesama berarti menjalankan sunah agama yang memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah memurahkan rezeki, memanjangkan umur dan dapat merekatkan tali persaudaraan.
Sebaliknya, memutus tali silaturrahmi sangat dilarang oleh agama, lantaran banyak mendatangkan mudarat, terlebih dalam berbangsa dan bernegara, tentu menjalin tali silaturrahmi antar elemen pemerintah, masyarakat harus benar-benar terjalin dengan baik, karena ini bisa berdampak pada kondusifnya bangsa, tidak terjadi salah pengertian atau gagal faham dalam menyikapi sebuah kebijakan pembangunan dan sebagainya.
Hal itu, sebagaimana diungkapkan Ustadz Ibnu Rasyidin, perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Tabalong usai menghadiri Dialog Publik di antara tokoh Ormas Islam di Kabupaten Tabalong yang mengambil tema “Peran Penting Ormas Islam di Kalsel dalam menjaga Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah,” bertempat di RM Depot Kita Tabalong Senin, (18/7).
“Silaturrahim, dalam berbangsa dan bernegara tidak harus dimulai oleh pemerintah kepada rakyatnya, namun bisa saja dibalik, rakyat yang meminta penjelasan terhadap apa saja yang menjadi permasalahan, dan tentunya dengan etika yang baik,” ujarnya hari itu.
Termasuk acara pada hari ini, lanjutnya dimana salah seorang Anggota DPR RI mau berkunjung dan mendengarkan aspirasi dari para tokoh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam tentang kebijakan pemerintah, “setidaknya kita tau apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan kita juga bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah lewat Anggota DPR RI sesuai dengan tugasnya,” demikian terangnya.
Dalam paparannya hari itu Anggota Komisi II DPR RI, HM Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa Islam phobia dalam 10 tahun terakhir terjadi di Indonesia, ternyata dilakukan oleh oknum-oknum di dalam negara, pemerintah mestinya bijak dalam situasi ini.
Ternyata hanya satu pemicu yakni tersumbatnya komunikasi antara tokoh Ormas dengan pemerintah tentang Islam, “ada sumbatan komunikasi antara petinggi negara dengan petinggi Ormas Islam, sehingga melahirkan persepsi masing-masing di antara para pihak,” sebutnya saat membuka Dialog Publik hari itu.
“Dalam konteks Ormas, bisa jadi pemerintah tidak aspiratif. Sedangkan bagi pemerintah, kemungkinan Ormas Islam melakukan kritik keras, bahkan mengarah pada radikalisme yang ingin membongkar fundamental negara, misal seperti dasar negara dan sebagainya, itu kebetulan selalu dialamatkan kepada Ormas Islam selaku mayoritas agama di Indonesia,” terang Anggota DPR RI yang juga selaku aktivis Islam ini.
Dalam konteks bernegara, lanjut Rifqy ini masalah penting, persoalan ini tunggal karena ketidakmauan duduk bersama, ketidakmauan berkomunikasi, ketidakmauan menjalin silaturrahim, sebab dengan silaturahmi antara pemegang kebijakan nagera terutama di tingkat nasional, dengan para pemimpin umat akan terjadi saling mendengar dan saling menyelami apa yang menjadi persoalan di masing-masing pihak. Begitu pula jika ada kritik dan saran, bisa dikanaliasi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan (win-win solution).
“Dan tentu ada keinginan yang tidak bisa kita tolerir seperti ada Ormas Islam yang ingin mengganti dasar negara dan sebagainya” tandasnya.
Koordinator Presidium Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tabalong selaku penyelenggara kegiatan Muryadie S.Hut, mengatakan sesuai dengan tema hari itu, pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi di dalam umat Islam khususnya di Kabupaten Tabalong.
Acara hari itu, dihadiri oleh sejumlah pimpinan Ormas yang di Kabupaten Tabalong diantaranya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Nahdatul Ulama (NU), Korpri, dan beberapa undangan dari tokoh agama lainnya. (Ros)
