Banjarmasin (24/9) – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) turut hadir dalam Seminar Nasional bertajuk “Banjarmasin Untuk Indonesia, Indonesia Untuk Banjarmasin” yang diselenggarakan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) bersama Koalisi Beragama Berkeyakinan (KBB), Senin, 21 September 2026, di Aula Kayuh Baimbai, Banjarmasin.
Kehadiran LDII dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk terus berkontribusi dalam membangun kerukunan antarumat beragama, memperkuat toleransi, serta menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
Dalam seminar tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII diwakili Dr. H. Wilnan Fatahillah (Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah), sementara dari DPW LDII Kalimantan Selatan hadir Dr. Anton Kuswoyo (Wakil Sekretaris DPW LDII Kalsel) dan juga turut hadir Ketua DPD LDII Kota Banjarmasin H. Ahmad Kusnan.
Seminar dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, dan dihadiri sejumlah tokoh serta narasumber nasional. Di antaranya Halili Hasan dari Setara Institute, Asfinawati aktivis HAM, Bimbing Kalvari dari STT GKE, Prof. Mujiburrahman dari UIN Antasari, Dahlia Madanih Wakil Ketua Komnas Perempuan, Muhammad Adib Abdushomad dari Kementerian Agama RI, Bima Arya Sugiarto Wakil Menteri Dalam Negeri, Jacklevyn Frits Manuputty Ketua Umum PGI, serta Ihsan Ali-Fauzi Ketua Koalisi Advokasi KBB.
LDII Ikut Menyimak Perkembangan Isu Kerukunan
Seminar tersebut membahas berbagai isu mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia, termasuk perkembangan kehidupan keberagamaan di Kota Banjarmasin.
Sejumlah pembicara mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih Kota Banjarmasin dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Di sisi lain, seminar juga menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, termasuk regulasi dan kebijakan yang dinilai dapat memengaruhi kebebasan beragama dan kehidupan masyarakat yang beragam.
Halili Hasan dari Setara Institute mengapresiasi keberadaan Peraturan Daerah tentang Toleransi yang dimiliki Kota Banjarmasin.
Menurutnya, Banjarmasin merupakan salah satu dari dua daerah yang telah memiliki Perda Toleransi, bersama Mojokerto. Keberadaan regulasi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pijakan dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat.
Bagi LDII, berbagai pembahasan tersebut menjadi penting karena kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari keberagaman agama, keyakinan, etnis, budaya dan latar belakang sosial.
Kehadiran LDII dalam forum tersebut sekaligus menjadi bentuk partisipasi dalam mengikuti perkembangan isu kerukunan dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Kerukunan Menjadi Bagian dari Kehidupan Bermasyarakat
Ketua Koalisi Advokasi KBB, Ihsan Ali-Fauzi, menyampaikan bahwa kemajuan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan memiliki keterkaitan dengan kualitas demokrasi.
Ia juga mengingatkan bahwa ketika demokrasi mengalami kemunduran, kelompok minoritas dapat menjadi salah satu pihak yang terdampak. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan munculnya mayoritarianisme, politisasi agama dan persoalan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, aktivis HAM Asfinawati menyampaikan sejumlah data mengenai kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Ia menyebut sejumlah bentuk pelanggaran yang dilaporkan, antara lain pelarangan beribadah, intimidasi, persekusi, perusakan, diskriminasi, penangkapan sewenang-wenang, penyegelan rumah ibadah, serta penolakan pembangunan rumah ibadah.
Berbagai data tersebut menjadi bahan diskusi bagi peserta seminar untuk melihat tantangan kehidupan keberagamaan di Indonesia sekaligus mencari pendekatan yang dapat memperkuat kerukunan di tengah masyarakat.
Banjarmasin Dinilai Memiliki Modal Sosial Kerukunan
Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, H. Mujiburrahman, menyampaikan perkembangan hubungan antarumat beragama di Kota Banjarmasin.
Menurutnya, hubungan antarumat beragama di Banjarmasin menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai perjumpaan dan dialog yang telah dilakukan selama puluhan tahun.
Berbagai komunitas masyarakat juga dinilai turut berperan dalam menciptakan ruang perjumpaan antarumat beragama sehingga hubungan sosial antar kelompok semakin harmonis.
Pandangan tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi LDII. Kerukunan tidak hanya dibangun melalui regulasi, tetapi juga melalui komunikasi, silaturahmi, dialog dan kerja sama di tengah masyarakat.
Pemerintah dan Organisasi Keagamaan Punya Peran Strategis
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki ruang yang luas untuk memperkuat hubungan antaragama.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat membangun lebih banyak ruang perjumpaan masyarakat sekaligus menjaga budaya dan tradisi lokal yang memiliki nilai toleransi.
Ia juga menekankan bahwa keharmonisan hubungan antaragama dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial dan ekonomi.
Sementara itu, Muhammad Adib Abdushomad dari Pusat Kerukunan Beragama Kementerian Agama RI menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penguatan moderasi beragama dan FKUB.
Namun, ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi turut memengaruhi kecepatan pelaksanaan sejumlah program. Karena itu, partisipasi masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan menjadi penting untuk ikut mengisi ruang-ruang penguatan kerukunan di masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan peran organisasi keagamaan, termasuk LDII, yang memiliki jaringan hingga tingkat daerah dan masyarakat. Kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu cara untuk memperkuat komunikasi dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
LDII Dorong Kolaborasi untuk Kerukunan
Ketua Umum PGI, Jacklevyn Frits Manuputty, dalam seminar tersebut juga menyampaikan pentingnya peran organisasi keagamaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Menurutnya, konflik yang berlatar belakang agama dapat memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, diskriminasi dan intoleransi perlu dicegah sejak dini.
Kehadiran LDII dalam seminar nasional tersebut menunjukkan bahwa isu kerukunan merupakan perhatian bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi keagamaan.
Melalui forum seperti ini, organisasi keagamaan dapat saling bertukar pandangan, memperluas komunikasi dan membangun kerja sama untuk menjaga suasana kehidupan masyarakat yang damai.
Rangkaian Konferensi KBB
Seminar nasional tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi KBB dan Expo Religi yang berlangsung pada 21–27 September 2026 di Banjarmasin.
Panitia menyebut lebih dari 50 perwakilan lembaga dan individu yang bergerak dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Noorhalis Majid selaku perwakilan panitia menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk mendiskusikan berbagai perkembangan kehidupan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah sekaligus merumuskan strategi advokasi.
Sejumlah rekomendasi akan disusun sebagai bagian dari kontribusi Banjarmasin dalam mendorong kehidupan Indonesia yang aman, damai dan berkeadilan.
Bagi LDII, partisipasi dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen bangsa.
DPP LDII, DPW LDII Kalimantan Selatan dan DPD LDII Kota Banjarmasin akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan organisasi keagamaan, pemerintah, akademisi serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan dan kehidupan sosial yang harmonis.
Kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui silaturahmi, dialog dan kerja sama, keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam membangun Banjarmasin dan Indonesia yang damai. (Lines Kalsel)
