• DPP LDII Official Website
  • Tentang LDII
  • Home
  • Tentang LDII
  • Susunan Pengurus
  • Rubrik
  • Kontak
No Result
View All Result
  • Home
  • Tentang LDII
  • Susunan Pengurus
  • Rubrik
  • Kontak
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Ketua MPR RI Sebut 5 Masalah Demokrasi yang Harus Cepat Ditangani Sebelum Pemilu 2024

0
SHARES
29
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (23/8). Pengelolaan demokrasi di Indonesia menyisakan sejumlah persoalan, yang menjadi pekerjaan rumah, baik dalam jangka panjang, menengah dan pendek. Penegasan tersebut disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menjadi pembicara kunci dalam “Seminar Kebangsaan” bertema “Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024”.

Acara itu, dihelat secara hybrid, dengan studio utama di Gedung DPP LDII, Senayan, Jakarta, diikuti 230-an titik studio mini se-Indonesia dengan 1.500 peserta pada Rabu (23/8).

Menurut Bambang Soesatyo, persoalan dalam demokrasi dipicu beberapa hal, “Persoalan pertama, adalah regresi demokrasi. Banyak pengamat menilai, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas. Terutama pada indeks budaya politik, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat,” ujarnya.

Kedua, menurut Bambang Soesatyo atau Bamsoet, terdapat persoalan politik identitas. “Dalam tiga edisi terakhir pemilu, telah terjadi polarisasi politik yang begitu besar. Selama masih memanfaatkan kebencian untuk mendulang suara, maka hal itu akan terus terjadi,” pungkasnya.

Ketiga, adalah persoalan politik uang, dan keempat adalah penilaian publik terhadap integritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemilu. “Terdapat beberapa temuan, seperti kontroversi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Dimana, terjadi kebocoran nama-nama anggota terpilih, sehari sebelum fit and proper test. Kemudian, dugaan tindak kecurangan verifikasi faktual partai politik. Serta, lemahnya pengawasan oleh rakyat pasca pemilu,” jelasnya.

Ia menilai, semua itu, diakibatkan beberapa hal, seperti program pendidikan kewarganegaraan yang tidak memadai, “Munculnya polarisasi politik, dan ketiga,  informasi kinerja pemerintah yang tidak mudah diakses atau dimengerti,” pungkasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Bamsoet, agenda revitalisasi demokrasi, bermuara pada satu tujuan besar, yakni mengembalikan demokrasi pada rakyat. “Mengembalikan cara pandang dan perlakuan, bahwa demokrasi, kedaulatannya di tangan rakyat,” pungkasnya.

Langkah strategisnya adalah, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. “Kedua, meminimalkan politik identitas dalam Pemilu. Ketiga, menyusun program-program riil bagi masyarakat oleh para elit politik. Keempat, memberikan dukungan terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk menjaga integritas mereka,” imbuhnya.

Kelima, ia menilai, revitalisasi demokrasi paling penting adalah, mendorong segenap elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. “Ilmuwan menyepakati, demokrasi modern adalah popular control. Di mana, semua urusan publik senantiasa dalam pengawasan rakyat, sang pemilik kedaulatan,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso. Ia menilai, revitalisasi demokrasi bertujuan mencegah, jangan sampai bangsa dan negara Indonesia rusak oleh agenda lima tahunan pemilu.

Momen pemilu yang merupakan pesta demokrasi, Chriswanto menilai, selalu terjadi ketegangan. “Terlebih, di dunia digital, yang menjadikan masyarakat bingung, apa yang sedang terjadi,” pungkasnya.

Untuk itu, ia menegaskan, warga LDII harus menjadi motor tetap tegaknya Republik Indonesia. “Walaupun pemilu dalam kondisi yang panas,” jelas Chriswanto.

Ia melanjutkan, masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, harus berpikir secara jernih. Tidak memilih berdasarkan isu saja, tetapi rasional. “Maka LDII memiliki tagline netral aktif. Netral tidak berpihak pada golongan tertentu. Aktif mendorong warganya untuk melaksanakan pemilu, tidak golput,” tutupnya.

Webinar tersebut merupakan bagian dari “Road to Rakernas LDII 2023”, yang akan dihelat pada tanggal 7-9 November 2023. Narasumber webinar di antaranya, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Yudi Latif, Senior Advisor Paramadina Public Policy Institute Abdul Malik Gismar, dan Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII Ardito Bhinadi, dengan moderator Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono.

Previous Post

Kemeriahan Perayaan HUT RI di DPD LDII HST

Next Post

Generus LDII HSU Ikuti Lomba LTTQ ke III

Next Post
Generus LDII HSU Ikuti Lomba LTTQ ke III

Generus LDII HSU Ikuti Lomba LTTQ ke III

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pos Terbaru

Persinas ASAD Tanah Bumbu Gelar Sarasehan dan Latihan Bersama

Persinas ASAD Tanah Bumbu Gelar Sarasehan dan Latihan Bersama

June 13, 2025
Nyatakan Hewan Kurban LDII Tala Sehat, Dokter Hewan: Tetap Harus Dimasak Sampai Matang

Nyatakan Hewan Kurban LDII Tala Sehat, Dokter Hewan: Tetap Harus Dimasak Sampai Matang

June 9, 2025
LDII Tanah Laut Bagikan Belasan Ribu Kantong Daging Kurban

LDII Tanah Laut Bagikan Belasan Ribu Kantong Daging Kurban

June 9, 2025

Tagline

8 bidang pengabdian LDII akhlakul karimah Anies Baswedan Chriswanto Santoso Covid-19 DPD LDII Gresik FKUB Halal Bihalal Jawa Timur KPU LDII LDII Bandung LDII untuk Bangsa Lembaga Dakwah Islam Indonesia MUI Bandung NKRI One Pesantren One Product PAC LDII Pabuaran Mekar Pancasila Pemilu Damai Ponpes Wali Barokah profesional religius program kampung iklim Rapat Kerja tanggulangi judi online Vaksin vaksinasi wabah Wisata

Categories

  • Berita Daerah
  • Berita Kegiatan
  • Berita Nasional
  • Ekonomi
  • Lintas Daerah
  • Muswil Ke-7 DPW LDII Kalsel
  • Nasehat
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Prestasi
  • Uncategorized
  • Home
  • Tentang LDII
  • Susunan Pengurus
  • Rubrik
  • Kontak

© 2021 Managed by DPP LDII

No Result
View All Result
  • Home
  • Tentang LDII
  • Susunan Pengurus
  • Rubrik
  • Kontak

© 2021 Managed by DPP LDII